BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Pengelolaan Assessment Center

Hasil tertulis yang memuat rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan proses penilaian kompetensi ASN melalui metode assessment center. Dokumen ini berisi data, analisis, dan rekomendasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan karier, promosi, maupun penempatan jabatan. Fungsinya untuk menjamin transparansi, akurasi, serta akuntabilitas dalam proses penilaian sehingga mendukung peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur secara berkelanjutan.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ASN yang Meningkat Kapasitasnya

Aparatur sipil negara yang mengalami perkembangan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, maupun pembinaan karier. Peningkatan kapasitas ini tercermin dari kemampuan menyelesaikan tugas secara lebih efektif, inovatif, dan berkualitas sesuai tuntutan organisasi. Hal tersebut menjadi indikator keberhasilan manajemen kepegawaian dalam menciptakan ASN yang kompeten, berdaya saing, serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN

Keluaran tertulis yang memuat rangkuman proses, hasil penilaian, serta keputusan terkait promosi Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dokumen ini mencatat aspek kualifikasi, kinerja, kompetensi, dan persyaratan administratif yang telah diverifikasi. Fungsinya sebagai bukti autentik, dasar pertanggungjawaban, serta acuan dalam pengembangan karier ASN. Dengan demikian, dokumen ini menjamin transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam pelaksanaan promosi jabatan ASN.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Serangkaian kegiatan administratif dan substantif yang dilakukan secara sistematis untuk menilai, memproses, dan menetapkan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini mencakup verifikasi data kepegawaian, penilaian kinerja, pemenuhan syarat formal, serta penerbitan keputusan resmi. Tujuannya adalah menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengembangan karier ASN sebagai bagian dari manajemen kepegawaian pemerintah.

DINAS PERHUBUNGAN

Penjaga Perlintasan Kereta Api

Orang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.

DINAS PERHUBUNGAN

Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki

Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan

DINAS PERHUBUNGAN

Dokumentasi sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian

kumpulan catatan, laporan, foto, video, atau materi pendukung yang merekam seluruh proses kegiatan sosialisasi terkait Rencana Induk Perkeretaapian. Dokumentasi ini memuat informasi mengenai tujuan, materi yang disampaikan, peserta, serta hasil diskusi atau tindak lanjut. Fungsinya adalah sebagai bukti pelaksanaan, sarana evaluasi, dan referensi untuk memastikan pemahaman serta dukungan para pemangku kepentingan terhadap pengembangan sistem perkeretaapian secara terencana dan terpadu.

DINAS PERHUBUNGAN

Dokumen kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api

adalah dokumen resmi yang memuat arah, strategi, serta keputusan pemerintah dalam penetapan jaringan dan jalur kereta api nasional maupun regional. Dokumen ini mencakup aspek perencanaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan jalur kereta api sesuai kebutuhan transportasi dan ketentuan peraturan. Fungsinya adalah memberikan dasar hukum, pedoman pelaksanaan, serta memastikan keterpaduan, efektivitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.

DINAS PERHUBUNGAN

Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting

Penentuan lokasi asal dan tujuan setiap Trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. penentuan pusat Kawasan Perkotaan aglomerasi. Penentuan tempat persinggahan berupa tempat pemberhentian Mobil Bus dan Mobil Penumpang umum serta penentuan rute setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. kelas jalan. Penentuan jumlah perkiraan jasa Angkutan Penumpang perkotaan untuk setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. pembagian moda. Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis, tipe, kapasitas, dan jumlah kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu. Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap b. panjang Trayek dan waktu

DINAS PERHUBUNGAN

Data rencana kebutuhan sumber daya manusia

Rencana kebutuhan sumber daya manusia meliputi: a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian dan e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian provinsi.