DINAS PERDAGANGAN

UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif di wilayah kabupaten atau kota. UMKM berperan penting dalam peningkatan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pengelolaan UMKM di tingkat daerah mencakup pembinaan, fasilitasi, dan pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing, inovasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan pasar dan teknologi.

DINAS PERDAGANGAN

Sarana Distribusi Perdagangan

Fasilitas fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sarana ini meliputi pasar rakyat, gudang, pusat distribusi, toko modern, dan jaringan logistik yang terintegrasi. Keberadaannya bertujuan untuk memperlancar arus barang, menjaga kestabilan harga, meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, serta mendukung efisiensi sistem perdagangan di tingkat daerah maupun nasional.

DINAS PERDAGANGAN

Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha, dan instansi agar lebih mengutamakan produk lokal dalam kegiatan konsumsi maupun pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini mencakup sosialisasi, kampanye, pameran, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk lokal, memperkuat ekonomi daerah, serta menumbuhkan rasa bangga dan kepercayaan terhadap produk dalam negeri.

DINAS PERDAGANGAN

Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Individu, kelompok, atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas distribusi seperti pasar, gudang, pusat logistik, atau terminal perdagangan. Tugasnya meliputi pengaturan aktivitas perdagangan, penyediaan layanan bagi pelaku usaha, serta menjaga ketertiban dan kelancaran distribusi barang. Pengelola ini berperan penting dalam menciptakan sistem distribusi yang efisien, transparan, tertib, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

DINAS PERDAGANGAN

Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan

Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan adalah Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan alat ukur Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan satuan dokumen

DINAS PERDAGANGAN

Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan arahan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pengelola fasilitas distribusi seperti pasar, gudang, atau pusat logistik. Kegiatan ini bertujuan memastikan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta menjaga ketertiban dan transparansi dalam aktivitas perdagangan. Melalui pembinaan dan pengendalian ini, diharapkan tercipta sistem distribusi yang efektif, tertib, dan berdaya saing.

DINAS PERDAGANGAN

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada pengelola fasilitas distribusi seperti pasar, gudang, atau pusat logistik untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan operasionalnya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat efisiensi rantai pasok, meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta mendukung pengelolaan sarana perdagangan yang tertib, transparan, dan berdaya saing. Pemberdayaan ini juga mendorong terciptanya sistem distribusi yang efektif, adil, dan berkelanjutan di daerah.

DINAS PERDAGANGAN

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Kegiatan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data harga serta ketersediaan barang pokok secara digital melalui sistem informasi perdagangan. Kegiatan ini bertujuan memastikan stabilitas harga, ketersediaan stok, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Integrasi sistem ini meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan informasi dalam menjaga keseimbangan pasar dan ketahanan pangan di tingkat daerah.

DINAS PERDAGANGAN

Pelaku Usaha di Bidang Metrologi

Individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan terkait penggunaan, perawatan, kalibrasi, produksi, atau distribusi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dalam kegiatan perdagangan. Pelaku usaha ini wajib mematuhi ketentuan metrologi legal agar alat yang digunakan memenuhi standar akurasi dan keabsahan hukum. Tujuannya untuk menjamin kebenaran pengukuran, melindungi konsumen, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mendukung tertib ukur nasional.

DINAS PERDAGANGAN

Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur

Kegiatan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap alat ukur yang digunakan dalam kegiatan perdagangan untuk memastikan ketelitian dan kesesuaiannya dengan standar metrologi legal. Proses ini dilakukan secara berkala oleh petugas berwenang guna menjamin hasil pengukuran yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, mencegah kecurangan, serta mewujudkan tertib ukur dan keadilan dalam aktivitas perdagangan.