DINAS PERHUBUNGAN

Data nama-nama kereta api (sifat dan jenis pelayanan dan jenis angkutan)

Data nama argo pelayanan kereta api dengan rincian sifat dan jenis pelayanan & angkutan

DINAS PERHUBUNGAN

Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan

Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan pelayanan

DINAS PERHUBUNGAN

Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar

Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik g. ukuran roda dan ban serta kondisi h. kondisi sistem i. kondisi sistem rem j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul k. kondisi panel instrumen pada dashboard l. kondisi kaca m. kondisi o. keberadaan dan kondisi perlengkapan p. rancangan teknis kendaraan sesuai q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. n. bentuk

DINAS PERHUBUNGAN

Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara

Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket

DINAS PERHUBUNGAN

Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C

Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket

DINAS PERHUBUNGAN

Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara

Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum

DINAS PERHUBUNGAN

Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C

Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah

Dokumen resmi yang memuat catatan pelaksanaan proses mutasi pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini mencakup tahapan persetujuan, pelaksanaan, hingga penetapan mutasi, baik dalam lingkup internal instansi maupun antar daerah. Fungsinya adalah memastikan keteraturan, transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian prosedur dalam pengelolaan mobilitas karier ASN untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

Dokumen resmi yang berisi hasil penilaian terhadap kualitas data, keakuratan informasi, serta efektivitas pengelolaan sistem informasi kepegawaian di instansi pemerintah. Laporan ini disusun untuk mengukur keterpaduan, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan data kepegawaian. Selain itu, laporan ini memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan mutu pengelolaan data, pemanfaatan informasi, dan kinerja sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian

Dokumen resmi yang berisi rangkuman proses pengumpulan, pencatatan, pemutakhiran, verifikasi, serta analisis data pegawai di lingkungan instansi pemerintah. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan untuk memastikan kelengkapan, ketepatan, keakuratan, dan keterpaduan data kepegawaian. Selain itu, dokumen ini menjadi dasar dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kebijakan manajemen sumber daya manusia aparatur guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.