DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah kegiatan perencanaan, pengintegrasian, dan pengendalian antar pihak terkait guna memastikan ketersediaan fasilitas yang layak, terpadu, serta mendukung perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota adalah kegiatan penyusunan materi edukatif dan informatif guna meningkatkan pemahaman, kapasitas layanan, serta perlindungan hak anak yang membutuhkan penanganan khusus secara tepat.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota adalah kegiatan penyusunan pedoman koordinasi, kolaborasi, dan integrasi layanan guna meningkatkan sinergi, efektivitas, serta pemerataan pelayanan bagi anak secara berkelanjutan.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota adalah kegiatan penyusunan materi edukatif guna meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak anak.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan

Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan adalah kegiatan penyusunan materi informasi, sosialisasi, dan edukasi yang sistematis guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta partisipasi perempuan dalam penguatan kapasitas, perlindungan hak, dan kemandirian secara berkelanjutan.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota

Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota adalah kegiatan pemberian layanan terpadu melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri guna meningkatkan kesejahteraan, tumbuh kembang, serta kualitas hidup anak secara optimal dan berkelanjutan.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga

Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat diilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimtek dan kegiatan lainnya dengan melibatkan Forum PUSPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, LPDU, Media dan Komponen Masyarakat lainnya tingkat daerah kab/kota

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha

Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak