DINAS PERDAGANGAN

Pameran Dagang Nasional yang Diikuti

Kegiatan promosi perdagangan berskala nasional yang diikuti oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, atau instansi terkait untuk memamerkan produk, jasa, serta potensi unggulan daerah. Partisipasi dalam pameran ini bertujuan memperluas jaringan bisnis, meningkatkan daya saing produk, dan menarik minat investasi. Kegiatan ini juga menjadi sarana promosi, pertukaran informasi, serta penguatan kemitraan antar pelaku usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan perdagangan nasional.

DINAS PERDAGANGAN

Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan

Area atau tempat yang ditetapkan untuk pembangunan fasilitas penunjang kegiatan distribusi barang dan jasa, seperti pasar, gudang, pusat logistik, atau terminal perdagangan. Penetapan lokasi ini mempertimbangkan aspek aksesibilitas, potensi ekonomi, ketersediaan infrastruktur, dan tata ruang wilayah. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi distribusi, memperlancar arus barang, mendukung pengembangan ekonomi daerah, serta menciptakan sistem perdagangan yang tertib, teratur, dan berdaya saing.

DINAS PERDAGANGAN

Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap dugaan pelanggaran peraturan di bidang metrologi legal. Kegiatan ini mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, serta penyusunan berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan terhadap standar pengukuran, melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha yang taat aturan, serta mewujudkan tertib ukur dan keadilan dalam kegiatan perdagangan.

DINAS PERDAGANGAN

Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi

Serangkaian upaya yang dilakukan oleh instansi berwenang untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kompetensi pelaku usaha terhadap peraturan serta standar metrologi legal. Kegiatan ini meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, dan pendampingan penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Tujuannya untuk menjamin kebenaran pengukuran, melindungi konsumen, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mendukung tertib ukur dalam kegiatan perdagangan.

DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil

Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan

DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Mengacu kepada Permendagri 96 Tahun 2019 Pasal 7 bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Dalam pasal 2 disebutkan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi : 1. Korban Bencana Alam 2. Korban kerusuhan Sosial 3. Orang terlantar 4. komunitas terpencil. Yang disebut dengan orang terlantar dalam permendagri 96 tahun 2019 adalah warga negara Indonesia yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini sudah sejalan dengan definisi dari kategori warga Negara penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 pasal 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk

Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk adalah rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan

DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting

Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting adalah proses pencatatan dan penerbitan dokumen yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait peristiwa penting yang dialami oleh warga masyarakat

DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil

Pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil adalah pemberian hak akses data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna. Pemanfaatan data kependudukan ini dilakukan untuk: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Perencanaan pembangunan, Alokasi anggaran, Pembangunan demokrasi, Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.