BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN

Dokumen resmi yang menyajikan hasil penilaian menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Laporan ini berfungsi untuk mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan sebagai dasar pengambilan keputusan serta peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur di instansi pemerintah.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Dokumen resmi yang memuat rangkaian aktivitas koordinasi antarinstansi, fasilitasi, serta pendampingan teknis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dokumen ini berfungsi sebagai acuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, kesesuaian regulasi, serta efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN

Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah dokumen yang memuat informasi mengenai telaah kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, keadaan demografis dan geografis dari instansi setempat, serta keuangan untuk melaksanakan pengadaan ASN.

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia

Daerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Daerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Kab/Kota melaksanakan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan

Daerah melaksanakan Sarasehan Hasil Pemutakhitan Data Keluarga