DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota

Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten/kota

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak

KIE dalam bentuk fisik dan elektronik kesetaraan gender di bidang polkum, sosbud, ekonomi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia

Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten/kota

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan

Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI

Kegiatan meliputi : identifikasi, pendataan, pelaporan arsip terjaga dan penyerahan salinan otentik arsip terjaga ke ANRI

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan

Kegiatan meliputi : Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan

Kegiatan meliputi : Pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN

Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan

Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubenur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan.

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Pengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.