DINAS PERHUBUNGAN

Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah adalah dokumen berisi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap kepatuhan usaha, kinerja operasional, serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan lintas wilayah oleh instansi berwenang terkait.

DINAS PERHUBUNGAN

Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah adalah dokumen yang memuat hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap kepatuhan pembangunan, standar teknis, serta ketentuan peraturan lintas wilayah oleh instansi berwenang terkait nasional.

DINAS PERHUBUNGAN

Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah adalah dokumen yang memuat hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap kepatuhan operasional, keselamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lintas wilayah secara berkala oleh instansi berwenang terkait nasional.

DINAS PERHUBUNGAN

Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Dokumentasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin adalah rekaman kegiatan pembahasan, penyelarasan, dan verifikasi hasil analisis dampak lalu lintas oleh para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan, penetapan rekomendasi, serta peningkatan kualitas pengendalian dampak lalu lintas.

DINAS PERHUBUNGAN

Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Dokumentasi pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten kota adalah rekaman kegiatan koordinasi, pembahasan, dan kesepakatan para pemangku kepentingan terkait perencanaan, pengaturan, dan evaluasi transportasi sebagai dasar pengambilan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

DINAS PERHUBUNGAN

Data Ruang Lalu Lintas

Data ruang lalu lintas adalah informasi mengenai bagian ruang jalan yang digunakan untuk pergerakan kendaraan, pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk dimensi, fungsi, serta pemanfaatannya sebagai dasar pengaturan, pengendalian, dan perencanaan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien.

DINAS PERHUBUNGAN

Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten/Kota

Data rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten kota adalah informasi perencanaan mengenai penentuan titik simpul transportasi serta kebutuhan fasilitas pendukungnya sebagai bagian dari pengembangan jaringan transportasi untuk mendukung konektivitas, efisiensi pergerakan, dan integrasi layanan angkutan di wilayah daerah.

DINAS PERHUBUNGAN

Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota adalah informasi perencanaan sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi struktur jaringan, simpul, dan keterkaitan antar moda sebagai dasar pengembangan, pengendalian, serta integrasi transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan di daerah.

DINAS PERHUBUNGAN

Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota

Data prakiraan pergerakan orang dan atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten kota adalah informasi perkiraan arus mobilitas yang menggambarkan pola perpindahan antar wilayah sebagai dasar perencanaan, pengembangan, serta pengendalian sistem transportasi yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

DINAS PERHUBUNGAN

Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya

Data personel pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya adalah informasi mengenai petugas yang mengikuti pelatihan, sertifikasi, atau pembinaan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.