DINAS PERHUBUNGAN

Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara

Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum

DINAS PERHUBUNGAN

Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C

Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah

Dokumen resmi yang memuat catatan pelaksanaan proses mutasi pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini mencakup tahapan persetujuan, pelaksanaan, hingga penetapan mutasi, baik dalam lingkup internal instansi maupun antar daerah. Fungsinya adalah memastikan keteraturan, transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian prosedur dalam pengelolaan mobilitas karier ASN untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

Dokumen resmi yang berisi hasil penilaian terhadap kualitas data, keakuratan informasi, serta efektivitas pengelolaan sistem informasi kepegawaian di instansi pemerintah. Laporan ini disusun untuk mengukur keterpaduan, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan data kepegawaian. Selain itu, laporan ini memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan mutu pengelolaan data, pemanfaatan informasi, dan kinerja sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian

Dokumen resmi yang berisi rangkuman proses pengumpulan, pencatatan, pemutakhiran, verifikasi, serta analisis data pegawai di lingkungan instansi pemerintah. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan untuk memastikan kelengkapan, ketepatan, keakuratan, dan keterpaduan data kepegawaian. Selain itu, dokumen ini menjadi dasar dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kebijakan manajemen sumber daya manusia aparatur guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Dokumen resmi yang memuat catatan, laporan, dan output dari proses pengelolaan data serta informasi kepegawaian melalui sistem berbasis teknologi informasi. Dokumen ini mencakup hasil pemutakhiran data, pemeliharaan sistem, pengolahan informasi, serta penyajian laporan yang mendukung pengambilan keputusan manajerial. Fungsinya adalah memastikan akurasi, keterpaduan, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi

Lembaga atau organisasi profesi yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mendapatkan dukungan berupa pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi dari instansi pembina kepegawaian. Fasilitasi ini mencakup aspek penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta pemenuhan kebutuhan organisasi agar mampu berperan optimal dalam menjaga profesionalitas, etika, kompetensi, dan integritas ASN, sekaligus mendukung peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN

Dokumen resmi yang berisi hasil penilaian terhadap proses administrasi dan mekanisme pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN), baik karena pensiun, pelanggaran disiplin, maupun alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan ini berfungsi untuk menilai kepatuhan prosedur, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pemberhentian, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas tata kelola manajemen kepegawaian di instansi pemerintah.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Dokumen resmi yang memuat rangkuman proses koordinasi antarinstansi terkait administrasi pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN), baik karena pensiun, permintaan sendiri, maupun alasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, pedoman tindak lanjut, serta dasar evaluasi untuk memastikan keteraturan, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemberhentian ASN.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN

Dokumen resmi yang menyajikan hasil penilaian menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Laporan ini berfungsi untuk mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan sebagai dasar pengambilan keputusan serta peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur di instansi pemerintah.