DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia

Seluruh dokumen pendukung administrasi kependudukan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. Dokumen tersebut mencakup berbagai jenis surat keterangan, arsip data, dan berkas pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses pencatatan, verifikasi, serta pembaruan data kependudukan. Ketersediaannya disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan guna menjamin kelancaran, ketertiban, dan akurasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat daerah maupun pusat

DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia

Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan

DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil

Pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil. Catatan sipil adalah lembaga yang bertugas untuk mencatat peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Tujuannya untuk mendapatkan data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui.

DINAS PERDAGANGAN

UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif di wilayah kabupaten atau kota. UMKM berperan penting dalam peningkatan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pengelolaan UMKM di tingkat daerah mencakup pembinaan, fasilitasi, dan pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing, inovasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan pasar dan teknologi.

DINAS PERDAGANGAN

Sarana Distribusi Perdagangan

Fasilitas fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sarana ini meliputi pasar rakyat, gudang, pusat distribusi, toko modern, dan jaringan logistik yang terintegrasi. Keberadaannya bertujuan untuk memperlancar arus barang, menjaga kestabilan harga, meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, serta mendukung efisiensi sistem perdagangan di tingkat daerah maupun nasional.

DINAS PERDAGANGAN

Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha, dan instansi agar lebih mengutamakan produk lokal dalam kegiatan konsumsi maupun pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini mencakup sosialisasi, kampanye, pameran, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk lokal, memperkuat ekonomi daerah, serta menumbuhkan rasa bangga dan kepercayaan terhadap produk dalam negeri.

DINAS PERDAGANGAN

Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Individu, kelompok, atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas distribusi seperti pasar, gudang, pusat logistik, atau terminal perdagangan. Tugasnya meliputi pengaturan aktivitas perdagangan, penyediaan layanan bagi pelaku usaha, serta menjaga ketertiban dan kelancaran distribusi barang. Pengelola ini berperan penting dalam menciptakan sistem distribusi yang efisien, transparan, tertib, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

DINAS PERDAGANGAN

Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan

Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan adalah Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan alat ukur Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan satuan dokumen

DINAS PERDAGANGAN

Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan arahan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pengelola fasilitas distribusi seperti pasar, gudang, atau pusat logistik. Kegiatan ini bertujuan memastikan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta menjaga ketertiban dan transparansi dalam aktivitas perdagangan. Melalui pembinaan dan pengendalian ini, diharapkan tercipta sistem distribusi yang efektif, tertib, dan berdaya saing.

DINAS PERDAGANGAN

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada pengelola fasilitas distribusi seperti pasar, gudang, atau pusat logistik untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan operasionalnya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat efisiensi rantai pasok, meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta mendukung pengelolaan sarana perdagangan yang tertib, transparan, dan berdaya saing. Pemberdayaan ini juga mendorong terciptanya sistem distribusi yang efektif, adil, dan berkelanjutan di daerah.