DINAS KESEHATAN

Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji

Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji.

DINAS KESEHATAN

Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.

DINAS KESEHATAN

Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

DINAS KESEHATAN

Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

DINAS KESEHATAN

Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.

DINAS KESEHATAN

Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah.

DINAS KESEHATAN

Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus

Pelayanan Kesehatan Khusus, juga dikenal sebagai pelayanan kesehatan spesialis, merujuk pada layanan medis dan perawatan kesehatan yang disediakan oleh dokter atau tenaga medis yang memiliki spesialisasi tertentu dalam bidang kesehatan tertentu. Pelayanan ini diberikan untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks atau kondisi medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan lebih mendalam daripada yang biasanya dapat diberikan oleh dokter umum atau pelayanan kesehatan primer. Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus.

DINAS KESEHATAN

Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga.

DINAS KESEHATAN

Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain

Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan NSPK, Monev dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi terhadap LKD & LAD serta MHA di Desa dan Desa Adat