DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ruang kegiatan anak

Jumlah ruang kegiatan anak yang tersedia

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ruang kantor

Jumlah ruang kantor yang tersedia

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ruang guru yang telah direhabilitasi

Jumlah ruang guru yang telah direhabilitasi

DINAS PERTANIAN

Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi

Unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.

DINAS PERTANIAN

Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota

Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah kab/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.&

DINAS PERTANIAN

Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota

Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang dipersyaratkan tidak perlu menetapkan lahan cadangan

DINAS PERTANIAN

Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota

Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Kab/Kota

DINAS PERTANIAN

Luas kawasan tanaman pangan

Luas area kawasan tanaman pangan

DINAS PERTANIAN

Luas kawasan hortikultura

Luas area kawasan hortikultura (luas tanam sesuai Statistik Pertanian Hortikultura/SPH)

DINAS PERTANIAN

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota

LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya