BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir

Aparatur sipil negara yang memperoleh dukungan, pendampingan, dan fasilitasi dalam upaya peningkatan jenjang karir sesuai bidang keahliannya. Layanan ini mencakup bimbingan, pelatihan, penyediaan informasi, serta rekomendasi untuk promosi atau penyesuaian jabatan. Tujuannya adalah memastikan ASN fungsional memiliki kompetensi yang relevan, peluang karir yang jelas, serta mampu berkontribusi optimal terhadap kinerja organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

ASN Fungsional yang Dibina

Aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional dan mendapatkan pembinaan melalui kegiatan arahan, pendampingan, pelatihan, evaluasi, serta pengawasan dari instansi pembina. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, disiplin, dan profesionalitas ASN sesuai bidang keahliannya. Dengan adanya pembinaan, ASN fungsional diharapkan mampu memenuhi standar kinerja, menjaga integritas, serta berkontribusi optimal dalam pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN

Keluaran tertulis yang memuat rangkuman kegiatan penyampaian informasi, pemahaman, dan pemantapan terkait jabatan fungsional kepada aparatur sipil negara. Dokumen ini berisi tujuan, materi, metode, peserta, capaian, serta evaluasi pelaksanaan. Fungsinya sebagai bukti autentik, dasar pertanggungjawaban, dan acuan tindak lanjut dalam pengembangan jabatan fungsional ASN, serta menjamin keteraturan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyebaran informasi kepegawaian.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan

Aparatur sipil negara yang memperoleh dukungan, pendampingan, dan kemudahan dalam proses sertifikasi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Layanan ini mencakup penyediaan informasi, bantuan administrasi, koordinasi pelaksanaan uji kompetensi, hingga penerbitan sertifikat resmi. Tujuannya untuk memastikan ASN memenuhi standar kompetensi jabatan, mendukung pengembangan karier, serta meningkatkan profesionalisme. Hal ini menjadi bagian dari manajemen kepegawaian yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan

Aparatur sipil negara yang memperoleh kesempatan mengikuti program pendidikan formal pada jenjang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendidikan lanjutan ini bertujuan meningkatkan kompetensi, wawasan, dan profesionalisme ASN agar mampu melaksanakan tugas dengan lebih efektif dan inovatif. ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pengembangan organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN

Keluaran tertulis yang memuat analisis dan penilaian terhadap proses pemberhentian aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini mencatat alasan pemberhentian, prosedur yang ditempuh, kepatuhan terhadap aturan, serta dampaknya terhadap organisasi. Fungsinya sebagai bukti pertanggungjawaban, dasar pengambilan keputusan, dan acuan perbaikan tata kelola kepegawaian, guna menjamin keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberhentian ASN.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN

Dokumen tertulis yang berisi hasil penilaian terhadap tingkat kepatuhan aparatur sipil negara dalam menjalankan kewajiban, menaati peraturan, serta mematuhi kode etik dan kode perilaku. Laporan ini mencakup data pelanggaran, tingkat disiplin, faktor penyebab, serta rekomendasi perbaikan. Fungsinya sebagai alat monitoring, dasar pengambilan keputusan, serta acuan pembinaan kedisiplinan ASN, guna meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas serta pelayanan publik.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani

Keluaran tertulis yang memuat tahapan administrasi dan keputusan terkait permohonan izin perceraian pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini mencatat identitas pegawai, alasan permohonan, proses verifikasi, pertimbangan atasan, serta hasil keputusan. Fungsinya sebagai bukti autentik, dasar pertanggungjawaban, dan acuan tindak lanjut dalam pengelolaan kepegawaian, guna menjamin ketertiban administrasi, transparansi, serta kepastian hukum bagi ASN yang mengajukan izin perceraian.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Dokumen tertulis yang memuat rangkuman proses penanganan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan. Laporan ini mencakup data pelanggaran, tahapan pemeriksaan, keputusan sanksi, serta tindak lanjut yang diberikan. Fungsinya sebagai bukti pertanggungjawaban, dasar pengambilan keputusan, serta acuan evaluasi dalam penguatan kedisiplinan ASN, guna menjamin keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas.

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan

Aparatur sipil negara yang melalui proses pengarahan, pengawasan, penegakan aturan, serta pemberian sanksi atau penghargaan sesuai ketentuan untuk menumbuhkan dan memperkuat sikap disiplin kerja. Pembinaan ini mencakup upaya preventif, korektif, dan edukatif agar ASN mematuhi peraturan, meningkatkan tanggung jawab, serta menjaga integritas. Tujuannya adalah menciptakan aparatur yang tertib, profesional, dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas guna mendukung kinerja organisasi dan pelayanan publik.