DINAS PERDAGANGAN

Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang

Kegiatan pemeriksaan dan pengujian kembali terhadap alat timbang yang digunakan dalam transaksi perdagangan untuk memastikan ketepatan hasil penimbangan sesuai standar metrologi legal. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala oleh petugas yang berwenang. Tujuannya untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran, mencegah penyimpangan atau kecurangan, melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta mewujudkan tertib ukur dan keadilan dalam perdagangan.

DINAS PERDAGANGAN

Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar

Kegiatan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap alat takar yang digunakan dalam transaksi perdagangan untuk memastikan keakuratan volume atau kapasitas sesuai standar metrologi legal. Kegiatan ini dilakukan secara berkala oleh petugas berwenang. Tujuannya adalah menjamin kebenaran hasil pengukuran, mencegah kecurangan dalam perdagangan, melindungi hak konsumen dan pelaku usaha, serta mendukung terciptanya tertib ukur dan keadilan dalam kegiatan ekonomi.

DINAS PERDAGANGAN

Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan

Kegiatan pemeriksaan dan pengujian kembali terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang telah digunakan dalam kegiatan perdagangan. Proses ini dilakukan secara berkala oleh petugas metrologi legal untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian alat dengan standar yang berlaku. Tujuannya adalah menjamin kebenaran hasil pengukuran, melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta mewujudkan tertib ukur dalam transaksi perdagangan.

DINAS PERDAGANGAN

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Kegiatan rutin yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk memantau, mengendalikan, dan menstabilkan harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok di wilayahnya. Operasi ini dilakukan melalui pemantauan harga, distribusi barang, atau penjualan dengan harga yang terjangkau. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan pasar, melindungi konsumen dari gejolak harga, serta memastikan ketersediaan barang pokok secara merata dan berkelanjutan.

DINAS PERDAGANGAN

Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Kegiatan intervensi pasar oleh pemerintah daerah untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok di wilayah tertentu. Operasi ini dilakukan melalui penjualan barang dengan harga terjangkau atau distribusi langsung kepada masyarakat. Tujuannya untuk mengendalikan inflasi daerah, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan kelancaran distribusi barang pokok di tingkat lokal secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

DINAS PERDAGANGAN

Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Pasar tradisional yang telah terhubung dengan platform atau aplikasi sistem informasi perdagangan untuk memudahkan pengelolaan data, transaksi, dan pemantauan aktivitas perdagangan. Integrasi ini mencakup pencatatan harga, stok, dan pelaku usaha secara digital. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses informasi pasar, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dalam upaya memperkuat daya saing dan modernisasi pasar rakyat.

DINAS PERDAGANGAN

Pameran Dagang Nasional yang Diikuti

Kegiatan promosi perdagangan berskala nasional yang diikuti oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, atau instansi terkait untuk memamerkan produk, jasa, serta potensi unggulan daerah. Partisipasi dalam pameran ini bertujuan memperluas jaringan bisnis, meningkatkan daya saing produk, dan menarik minat investasi. Kegiatan ini juga menjadi sarana promosi, pertukaran informasi, serta penguatan kemitraan antar pelaku usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan perdagangan nasional.

DINAS PERDAGANGAN

Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan

Area atau tempat yang ditetapkan untuk pembangunan fasilitas penunjang kegiatan distribusi barang dan jasa, seperti pasar, gudang, pusat logistik, atau terminal perdagangan. Penetapan lokasi ini mempertimbangkan aspek aksesibilitas, potensi ekonomi, ketersediaan infrastruktur, dan tata ruang wilayah. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi distribusi, memperlancar arus barang, mendukung pengembangan ekonomi daerah, serta menciptakan sistem perdagangan yang tertib, teratur, dan berdaya saing.

DINAS PERDAGANGAN

Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap dugaan pelanggaran peraturan di bidang metrologi legal. Kegiatan ini mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, serta penyusunan berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan terhadap standar pengukuran, melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha yang taat aturan, serta mewujudkan tertib ukur dan keadilan dalam kegiatan perdagangan.

DINAS PERDAGANGAN

Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi

Serangkaian upaya yang dilakukan oleh instansi berwenang untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kompetensi pelaku usaha terhadap peraturan serta standar metrologi legal. Kegiatan ini meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, dan pendampingan penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Tujuannya untuk menjamin kebenaran pengukuran, melindungi konsumen, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mendukung tertib ukur dalam kegiatan perdagangan.