DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota

Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan

Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah kab/kota.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan

Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan

Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota

Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kabupaten/kota

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota

Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten/kota

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak

KIE dalam bentuk fisik dan elektronik kesetaraan gender di bidang polkum, sosbud, ekonomi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia

Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten/kota

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan

Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi